Kecintaan Kepala Desa Mano’an Yang terlalu Mubazir

#Acyc2017, #Integrity

Dengan kepala desa saya kenal akrab pada saat itu mau pemilihan kepala desa, dari dulu cuman tau saja, entahlah mungkin ini strategi politik terhadap pemuda untuk kemengan dia, pada saat mau pemilihan tahun 2015.

Kepala Desa Mano’an Merupakan salah satu kepala desa termuda di Bangkalan, terpilih menjadi kepala desa pada tahun 2015, pada itu pesta demokrasi hanya sebatas Formalitas saja, sehingga menjadi cost politik sangat kecil, jadi kapanye biasa-biasa saja, apabila cost politik semakin besar maka memakan banyak dana untuk kampanye, sehingga menimbul politik yang tidak sehat, kejadian ini terjadi pada pemilihan kepala desa sebelumnya, cost politik pada pemilihan sebelum sangat besar, sehingga terjadi kampanye besar-besar diantara kedua pasangan.

Wajah ganteng terpancar dari kepala desa muda ini sehingga menjadikan pancaran pesona tersendiri bagi para masyarakat Mano’an, semangat jiwa muda menjadi harapan segenap jiwa masyarakat desa Mano’an untuk membawa perubahan yang lebih baik, menurut Founding father bangsa Indonesia “Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia” harapan terbesarnya adalah jiwa muda yang mampu membwa perubahan kshusunya untuk desa umumnya untuk Indonesia, namum hal  tersebut sudahkah tereaslisasi dengan baik di desa Mano’an.

Anggaran desa menjadi salah satu hal yang sangat penting untuk membawa perubahan bagi desa, sehingga pada tahun 2015 perintah Jokowi Melalui kemendes  Marwan Jafar meluncurkan namanya dana desa, menurut kemendes anggaran tersebut pada tahun 2016 mencapai Rp 1 miliar per desa, pada awalnya dana desa hanya mencapai RP 280 juta per desa, hal tersebut menjadikan desa sangat hal yang menggiurkan bagi orang yang mempunyai kepentingan politik, kepentingan politik tersebut akan menimbulkan anggaran desa yang tidak sehat, menurut KPK pada tahun 2017 ada sekitar 459 Laporan soal Dana Desa yang bermasalah, dana saat ini di desa Mano’an masih belum jelas hingga akhir 2017, dalam hal penganggran desa.

Pada infrastruktur Mano’an ada beberapa pembangunan jalan sehingga memacu kepercayaan masyarakat terhadap kepala desa (hanya untuk pencitraan) menurut kaum intelektual yang belum tersandra oleh pengusa, namun hal tersebut menjadi  permasalah bagi infrastruktur lama yang masih terbengkalai, contohnya seperti jalan, banyak saat ini jalan baru bertebaran, namun jalan lama yang berada di dusun kajer, nongmoncong dan nongmonce’ jalan tersebut belum bisa di katakan jalan desa yang layak begitupun juga dengan yang baru.

Jalan menjadi jalan salah satu hal yang urgent bagi masyarakat, karena disini perekonomian, aktifitas keseharia warga, semuanya berjalan, pada musim hujan seperti sekarang, menjadi hal yang mengerikan bagi warga yang bukan tinggal di dusun tersebut untuk melewatinya, hal kedua yaitu pembanguna stadion (katanya) hingga anggaran akhir 2017, stadion masih belum terselesaikan dengan baik, hal tersebut menyebabkan membekaknya nilai anggaran, permasalah tersebut tidak sesuai UU Desa tentang Informasi, Partispasi dan pemantauan pasal (68, 82), apakan ada Tikus bersarung? Hah entahlah,

Banner yang terpangpang tentang transparansi dana desa selang beberapa hari di turunkan, dengan rincian, Bantuan Kabupaten Rp. 243.750.00, dana desa 963.957.065, bagi hasil pajak Rp. 11.534.656, Bagi hasil retribusi 7.893.672, alokasi dana desa Rp 604.766.889 dengan total pendapatan 1.831.902.282 (satu miliar, delapan ratus tiga puluh satu juta Sembilan ratus dua ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah), Tentunya akan sangat menyedihkan jika uang sebesar itu  belum kelihatan. Sementara rakyatnya mrongos melewati jalan-jalan rusak, hal tersebut menjadi hal kecurigaan yang sangat mendasar bagi kaum intekektual yang belum tersendara oleh penguasa yang semena-mena terhadap masyarakat kampung yang masih awam dalam pengetahuan dana desa tersebut,

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, dana desa di tahun 2016 ini digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, sama halnya dengan tahun 2017.

Tentu dari hal di atas tersebut masih membuat kita masih bertanya-tanya kemana semua dana dan di belanjakan kemana saja.? Mungkin itu hanya pertanyaan bagi saya, yang masih bego mengetahui hal tersebut, namun tidak bagi warga Desa yang masih disandra pemikirannya tentang pengetahun dana desa oleh penguasa.

untuk hal tersebut seharusnya pemerintah desa menyesihkan sedikit anggaran untuk membuat koperasi desa, konsep dalam koperasi desa tersebut semua warga memiliki saham dan warga di wajibkan berbelanja toko tersebut, bisa saja hasil kreatifitas dan produksi warga di jual di koperasi tersebut, ini merupakan salah satu solusi untuk membangun ekonomi desa.


Ahmad Sayadi -  Anti-Coruption Yout Camp 2017

0 komentar:

Follow me @AhmadSayadi_